Whatsapp Info

gambar by gemini AI Indonesia secara konstitusi adalah Negara Republik. Istilah republik berasal dari bahasa Latin, “res publica”, yang berarti “urusan publik” atau “urusan rakyat”. Pemerintahan republik menekankan bahwa kekuasaan negara bukan milik individu atau kelompok tertentu, tetapi milik seluruh warga negara. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokratis. Dalam sistem republik, kepala negara biasanya seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme konstitusi. Dalam sistem republik demokrasi, kekuasaan seharusnya bersifat terbuka, bergantian, dan tunduk pada kontrol publik. Pemilihan umum, pembatasan masa jabatan, serta sistem checks and balances menjadi instrumen penting untuk mencegah adanya kekuasaan yang hanya berkutat pada satu individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, demokrasi secara normatif dimaks...

Petugas masih berjibaku membersihkan material longsor yang menutup rel kereta api i petak Maswati-Sasaksaat, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (1/4). Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO Akibatnya, KA Ciremai relasi Semarang-Bandung terpaksa berhenti. Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa atau pun luka akibat persitiwa ini. Foto: Abdan Syakura/ANTARA FOTO Tim Tanggal Darurat KAI Daop 2 Bandung diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan pembersihan material dari jalur rel. Foto: Dok. KAI Petugas masih berjibaku membersihkan material longsor yang menutup rel kereta api di petak Maswati-Sasaksaat, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat , Jawa Barat, Rabu (1/4). Akibatnya, KA Ciremai relasi Semarang-Bandung terpaksa berhenti. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa atau pun luka akibat persitiwa...

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparan Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan ribuan penerima manfaat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang telah meninggal dunia dalam proses ground check tahap pertama. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan temuan tersebut berasal dari verifikasi lapangan terhadap penerima manfaat dengan kategori penyakit katastropik. “Lalu hasil dari ground check PBI tahap satu itu, kami menemukan bahwa ada 3.934 individu yang sudah meninggal dunia,” ujar Amalia di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026). Selain itu, dari total 106.153 penerima tersebut, sebanyak 89.559 orang sudah teridentifikasi dan terkonfirmasi sebagai penderita penyakit katastropik. Sementara sekitar 9.401 individu lainnya belum berhasil ditemukan dan ma...

Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian di Mabes Polri pada Selasa (2/9/2025). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan Komnas HAM menyelidiki adanya laporan indikasi ancaman yang diterima 12 orang. Hal ini mereka sampaikan usai meminta keterangan dari TNI, terkait kasus penyiraman air keras kepada Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengatakan pihaknya telah menerima laporan adanya indikasi ancaman terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. “Kami sedang melakukan asesmen terhadap 12 orang. Memang kami mendapatkan laporan ada indikasi ancaman, terutama ancaman digital,” ujar Saurlin kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (1/4). Menurut dia, bentuk ancaman yang diterima beragam, mulai dari pesan dari nomor tidak dikenal hingga serangan melalui media sosial, termasuk direct message (DM). “Ancaman-ancaman itu sedang kami profiling untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mengelu...