Demokrat Optimis Lawan Yusril: Motivasinya Bukan Negarawan Tapi Hartawan

Demokrat Optimis Lawan Yusril: Motivasinya Bukan Negarawan Tapi Hartawan
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra saat mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Menkopolhukam Mahfud MD berpandangan gugatan Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA) soal AD/ART Partai Demokrat akan percuma. Sebab, apa pun keputusan MA, tak mengubah kepengurusan Demokrat saat ini, yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Terkait hal ini, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyambut baik tanggapan Mahfud yang menilai situasi ini secara jernih dan proporsional.

"Sebagai guru besar hukum tata negara dengan rekam jejak yang gemilang tentunya pandangan yang dipresentasikan bukan asalan, pasti didukung justifikasi dan argumentasi hukum yang kuat," kata Kamhar, Kamis (30/9).

Kamhar menuturkan Demokrat optimis melawan Yusril yang menggugat AD/ART Demokrat. Apalagi, Kamhar mengatakan niat Yusril bukan demi memperjuangkan demokrasi tapi motivasi sebagai hartawan.

Demokrat Optimis Lawan Yusril: Motivasinya Bukan Negarawan Tapi Hartawan (1)
Sekretaris BAPPILU DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Dok. Pribadi

Dia menyebut motif Yusril yakni bayaran Rp 100 miliar dan pengamanan tambang batubara miliknya yang telah beroperasi tanpa izin yang memadai di Penajam Paser Utara lokasi Ibu Kota Negara yang baru.

"Kami sangat optimis melawan Yusril Ihza Mahendra. Apalagi niat Yusril yang telah tercemar, tampil ala negarawan yang memperjuangkan demokrasi, namun yang justru terbaca publik dan ramai di media massa serta media sosial bahwa ini motifnya adalah bayaran 100 miliar dan pengamanan tambang batubaranya yang telah beroperasi tanpa izin yang memadai di Penajam Paser Utara lokasi Ibu Kota Negara yang baru," ujarnya.

"Belum lagi ada permasalahan pajak perusahaan tambang miliknya di Lampung Selatan yang membayar pajak melalui oknum. Jadi ini bukan motivasi sebagai negarawan, tapi lebih terbaca sebagai motivasi tukar guling dan menjadi hartawan," lanjutnya.

Dia pun memastikan pelaksanaan kongres ke V Demokrat yang menunjuk AHY sebagai ketum sah sesuai mekanisme yang ada.

"Kami berkeyakinan dan memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat, pengambilan keputusan dan hasil-hasil yang dirumuskan sebagai produk kongres sudah sesuai dengan mekanisme organisasi, tata tertib kongres dan agenda acara yang telah disepakati," tutup dia.

Comments

Popular posts from this blog

Kabar Terbaru KRI Nanggala

5 Berita Populer: Aisyah Aqilah Rindu Jeff Smith, Mertua Mona Ratuliu Meninggal

Sapi Limosin Bernama Posh Spice Ini Laku Rp 5,1 M: Termahal se-Dunia