Dinas Lingkungan Hidup Sikka Hentikan Penambangan Liar di Urun Pigang
MAUMERE - Setelah menerima pengaduan puluhan warga Urun Pigang, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, NTT, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turun ke lokasi penambangan, Selasa (31/5) siang.
Setelah melakukan survei lokasi, pihak DLH Kabupaten Sikka berdialog langsung dengan masyarakat serta meminta pihak PT Prima Subur hentikan aktifitas penambangan batu.
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Sikka, Yanto Dosi mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung kondisi ini dan kami minta pihak PT Prima Subur menghentikan sementara penambangan batu.
"Kami sudah melihat langsung dan kami sudah berdialog dengan pemilik lahan. Kami minta aktifitas penambangan batu dihentikan sementara, sambil menunggu hasil kajian DLH," kata Yanto Dosi.
Selain itu DLH Kabupaten Sikka juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan Wailiti untuk memfasilitasi pertemuan dialog antara pemerintah, masyarakat dan pihak PT Prima Subur.
"Kami koordinasi dengan Pak Lurah, untuk undang masyarakat dan pihak PT Prima Subur untuk berdialog mencari jalan keluar," kata Yanto Dosi.
Dalam kesempatan itu, beberapa masyarakat meminta DLH untuk segera menghentikan penambangan batu oleh PT Prima Subur di wilayah itu.
Informasi yang dihimpun media ini bahwa PT Prima Subur sudah 5 tahun beroperasi di wilayah itu, dengan aktifitas penggilingan batu. Namun selama ini ijin tambangnya di luar wilayah Urun Pigang.
Namun dalam perjalanan PT Prima Subur, membeli batu di kebun milik warga, lalu dikeruk menggunakan alat berat. Dalam pengerukan itu merusak daerah aliran sungai sehingga dikhawatirkan akan terjadi abrasi.
"Ini daerah banjir, tahun 1970-an banjir di sini makan korban. Tiga tahun lalu sudah terjadi banjir bandang dan merendam pemukiman warga," kata seorang ibu, yang nyeletuk diantara kerumunan warga.
Perwakilan warga Yosef Yanto Nong Files (44) warga RT 10 Urun Pigang kepada media ini mengatakan sebagai masyarakat awam mengkhawatirkan pemukiman warga apabila terjadi banjir.
"Kami hanya butuh aman, makanya kami konsultasikan kondisi yang terjadi di kampung ini kepada pemerintah. Karena kami sudah bicarakan baik- baik tetapi mereka tetap tambang terus," kata Files.
Atas dasar itu sehingga masyarakat meminta petunjuk dari pemerintah. Jika menurut pemerintah aktifitas itu tidak berdampak kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan mempersoalkan.
"Kalau pemerintah katakan layak, kami tidak akan persoalkan. Tetapi kalau ini menjadi soal, mari kita cari jalan keluar bersama," kata Files.
Pada saat pihak DLH bersama pemerintah Kelurahan dan masyarakat turun ke lokasi penambangan batu di sebuah lahan milik warga, operator berat langsung menghilang.
Hingga pejabat DLH dan Kelurahan Wailiti meninggalkan lokasi penambangan, pihak PT Prima Subur, tidak ada satupun yang ada di lokasi penambangan.
Media ini juga sudah berupaya mewawancarai pihak PT Prima Subur namun hingga saat ini belum bisa diwawancarai.
Kontributor : Athy Meaq
Comments
Post a Comment