Kemenhub Diminta Kaji Ulang Rencana Beda Tarif KRL Orang Miskin dan Kaya

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di acara 10 Tahun Forum Pemred, Jumat (5/8/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembedaan tarif KRL bagi orang miskin dan kaya. Ia menilai wacana tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.

"KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya [bagi pelanggan]," kata Cak Imin dalam pernyataannya Jumat (30/12).

"Kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya [KRL]," imbuh dia.

Cak Imin melanjutkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seharusnya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum.

Sebab, mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini sudah tepat sasaran.

"Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," ujar dia.

"Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran," tambah dia.

Suasana di Stasiun Sudirman, Jakarta, Jumat (30/12/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Cak Imin mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. Ia yakin masyarakat pasti akan merespons positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.

"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," pungkas dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai wacana ini perlu kejelasan lebih rinci. Ia mengatakan Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan akan menanyakan wacana tersebut usai reses pada 9 Januari mendatang.

"Kita perlu perjelas, yang disampaikan Menteri Perhubungan baru sekilas saja. Jadi kita perlu diperjelas kriterianya, apakah yang dimaksud itu ada pembedaan tarif dan ada pembedaan fasilitas, karena tentunya kalau fasilitasnya berbeda tarif pun berbeda," ujar dia.

"Kalau yang berbeda itu agak lebih mahal, nanti kami akan tanyakan. komisi teknis akan coba tanyakan kepada menteri setelah kita reses," imbuhnya.

Calon penumpang menunggu KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Senin (26/12). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membedakan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) untuk masyarakat miskin dan kaya. Kebijakan tersebut rencananya diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

Penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL atau non subsidi. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp 10-15 ribu.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, mengatakan sistem pembayaran KRL yang baru akan mengusung konsep subsidi tepat guna dengan mengacu kepada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Itu subsidi tepat guna, artinya tidak naik tapi nantinya kita pakai data yang ada di Kemendagri, yang kaya bayar sesuai aslinya, mohon maaf yang miskin atau kurang mampu nanti itu yang dapat subsidi," jelas Risal.