TKN Prabowo soal PKS Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta: IKN Sudah Disepakati
PKS masih tegas akan menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur karena menilai Jakarta masih layak untuk dijadikan ibu kota. Menanggapi hal itu, Komandan Tim Fanta (Pemilih Muda) TKN Prabowo-Gibran, Arief Rosyid, menilai masalah IKN tak bisa mundur pembicaraannya karena sudah disepakati.
"IKN ini kan sudah disepakati sebenarnya juga sebagai Undang-Undang kan. Makanya kita ini selalu jalan di tempat karena politisi kita, ya para teman-teman yang mengambil keputusan ini, itu tidak berbesar hati, kan," ucap Arief di Headquarter Tim Fanta Pemilih Muda, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11) malam.
Karena sudah disetujui sebagai sebuah kebijakan, Arief menilai, seharusnya kebijakan itu tetap dilanjutkan secara konsisten. Hal ini pula yang menurutnya kerap membuat anak muda marah setiap ada kebijakan baru.
"Kalau ada kebijakannya terus mereka itu jilat, lah itu kan seperti dia menjilat ludah sendiri kan. Sudah ada kebijakannya dia ada di dalam sana kemudian dia setujui, disetujui sama-sama menjadi sebuah kebijakan undang-undang, kemudian itu harus secara konsisten dijalankan," tegas Arief.
Ia juga menyebut, pemikiran-pemikiran yang mundur itulah yang biasanya tak disukai oleh anak muda. Arief juga mengingatkan, jika terus membahas tentang hal-hal yang kontroversial, ia khawatir Indonesia tak akan bisa maju.
"Makanya tadi target kita 60% sampai 70% buat generasi muda itu enggak muluk-muluk gitu karena kita memahami betul anak muda ini ingin maju ke depan, dia tidak pengin mundur ke belakang. Jadi narasi perubahan saya kira ya minta maaf ya tidak relevan buat pemilih muda kita gitu," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menegaskan DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara. Salah satu alasannya adalah karena ada aspek historis, misalnya saat Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, mendeklarasikan proklamasi.
"Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan," kata Syaikhu dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).
Pendapat itu juga didukung oleh rekan satu koalisinya dalam mengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), PKB. Waketum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut partainya membuka opsi menunda IKN karena masih banyak masyarakat yang miskin.
"Kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin, masa iya sih kita buat istana begitu yang besar seperti itu, itu moral ya bukan soal UU," kata Jazilul di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11).
"Etis nggak secara moral, kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin tapi kita bangun istana, kan enggak?" imbuhnya.
Comments
Post a Comment