Cagub Jabar Acep Adang Ingin Reformasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Hapus KKN
Calon Gubernur Jabar nomor urut 01, Acep Adang Ruhiat, mengatakan ingin menciptakan reformasi sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik jika terpilih dalam Pilgub Jabar. Hal itu untuk menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Reformasi ke depan adalah harus betul-betul menjadi bagian yang terpenting sehingga kita ingin menghapuskan apa yang disebut KKN. Ini untuk 5 tahun ke depan, sehingga kita akan membangun sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik itu yang ingin saya sampaikan,” ucapnya usai debat perdana Pilgub Jabar di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Senin (11/11).
Acep akan menghadirkan kebijakan terkait sistem birokrasi agar terukur dan tepercaya dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Sehingga akan lebih mudah mengoreksi dan memeriksa permasalahan yang ada di birokrasi yang ada di Jawa Barat. Itu tentu jadi PR kita,” katanya.
Sementara cawagubnya, Gitalis Dwi Natarina, mengatakan mereka akan berupaya membuat masyarakat Jabar bahagia. Sejumlah persoalan menjadi fokusnya.
“Sebagai perempuan, saya yang paling mengerti perempuan insyaallah untuk kekerasan terhadap perempuan tidak boleh ada lagi Untuk anak-anak yang tidak sekolah, tidak boleh tidak sekolah lagi. Untuk perempuan atau pemuda-pemuda yang selama ini mungkin galau atau cemas, insyaallah kami akan memiliki berbagai solusi untuk generasi-generasi. Sampai masalah di dalam kandungan,” ucapnya.
“Kami ingin mengasihkan pokoknya seluruh masyarakat Jawa Barat harus bahagia lahir batin. Ketika bahagia berarti sudah sejahtera,” sambung dia.
Puas Dengan Debat Perdana
Acep mengaku puas dengan jalannya debat perdana Pilgub Jabar. Sebab ia mampu menyampaikan gagasan terkait subtema dalam debat itu.
“Saya sangat menikmati suasana debat pada hari ini. Sehingga kami betul-betul menyampaikan hal-hal yang memang diperlukan untuk program 5 tahun ke depan baik yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat termasuk juga urusan-urusan yang terkait dengan masalah birokrasi keberlanjutan,” tutur dia.
Comments
Post a Comment