Pemprov Lampung Luncurkan P4, Perkuat Pelayanan Publik dan Perizinan Digital
Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) Lampung, sebuah layanan terintegrasi satu pintu berbasis digital, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peluncuran dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Rabu (9/7).
Wagub Jihan menyebutkan, kehadiran P4 menjadi tonggak penting dalam perwujudan pelayanan publik modern dan bebas pungutan liar.
“Alhamdulillah, kami sangat bangga dan bersyukur. Ini adalah salah satu tanda bahwa birokrasi kita di Provinsi Lampung terus leveling up, terus menunjukkan langkahnya untuk tetap berbenah,” ujar Jihan.
Wagub Jihan menyampaikan, Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia setelah Riau yang berhasil memiliki pusat pelayanan publik seperti ini di tingkat provinsi.
“Dengan penuh bangga saya katakan P4 di Indonesia ini yang baru punya hanya ada dua provinsi. Yang pertama menggagas adalah Provinsi Riau dan kita Provinsi Lampung sebagai provinsi kedua,” katanya.
Ia menjelaskan, P4 Lampung dirancang sebagai bentuk implementasi e-government yang mengutamakan digitalisasi layanan.
Hal ini dinilai penting untuk mengurangi peluang praktik korupsi dan mempercepat proses birokrasi.
“Harapan besar kami, dengan hadirnya digitalisasi di Dinas PMPTSP ini, semakin memperkecil peluang-peluang untuk kecurangan seperti yang kita tahu bersama selama ini,” jelas Jihan.
Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih mudah, efisien, cepat, dan transparan, tanpa perlu mengantre panjang seperti sebelumnya.
P4 juga disebut sebagai penguat iklim investasi daerah. Pemprov Lampung mencatat, pada triwulan I 2025, realisasi investasi mencapai Rp3,5 triliun atau 30 persen dari target tahunan senilai Rp11 triliun.
“Investasi ini berasal dari lebih dari 4.400 proyek dan menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja lokal,” ungkap Jihan.
Berdasarkan data tersebut, Lampung menduduki posisi keempat tertinggi se-Sumatera dalam realisasi investasi, setelah Sumatera Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau.
Selain itu, Wagub Jihan menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan agar P4 tidak berhenti sebagai proyek awal, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan teknologi.
Ia juga menekankan sinergi antara P4 dan aplikasi “Lampung In” yang telah lebih dahulu diinisiasi.
“Hari ini kita cukup membuat appointment, kemudian semua digital. Klik-klik-klik selesai, mudah, tinggal nanti tunggu di rumah bisa diantar,” pungkas Jihan.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Lampung, Intizam menjelaskan, bahwa P4 merupakan implementasi reformasi birokrasi dan upaya optimalisasi pelayanan publik.
"Melalui P4, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara cepat, mudah, dan efisien melalui satu pintu," katanya.
Intizam, juga menyampaikan ruang lingkup layanan utama P4 mencakup berbagai layanan seperti:
1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM
2. Fasilitasi kerja sama pelaku usaha besar dan UMKM
3. Sertifikasi produk halal untuk pelaku usaha
4. Fasilitasi perpanjangan SIM
4. Informasi dan akses layanan perbankan dan pinjaman
6. Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan
7. Layanan jasa industri
8. Fasilitasi administrasi dan informasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Cha)
Comments
Post a Comment