Bawaslu Dorong Bentuk Gugus Tugas Tangkal Hoaks dan SARA Jelang Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong terbentuknya gugus tugas pengawasan konten di media sosial.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan gugus tugas yang terdiri dari KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers ini bertujuan untuk meminimalisasi berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA menjelang Pemilu Serentak 2024.
"Gugus tugas tersebut dibentuk sebagai alat edukasi, sumber berita benar/positif untuk meminimalisir hoaks," kata Bagja dalam acara Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik Pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Kamis (26/1).
Selain itu, kata Bagja, dengan adanya gugus tugas ini bisa mempermudah dalam menyaring berita bohong di berbagai media sosial. Ia berkaca pada Pemilu-pemilu sebelumnya yang mana banyak berita hoaks dan polarisasi.
"Nah, pengalaman yang ada membuat kita berpikir untuk pentingnya dibentuk gugus tugas," terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyebut, strategi yang dilakukan oleh KPU dalam menangkal disinformasi ini adalah salah satunya dengan membuat laman cek fakta di situs resmi KPU.
"Kami (KPU) sudah melakukan beberapa upaya dalam menangkal informasi hoaks," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan, Polri memetakan ada enam isu strategis yang berpotensi terjadi pada Pemilu Serentak 2024. Salah satunya yakni, penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian dalam pelaksanaan kampanye seperti menyerang calon lain melalui media sosial.
"Harapan kami [Polri], semoga kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait potensi dan antisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024, pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam konteks politik identitas, polarisasi politik dan isu SARA, memetakan strategi kontra wacana berita bohong, dan ujaran kebencian terkait pemilu dan memaparkan langkah–langkah mitigasi Polri terhadap narasi kontraproduktif di ruang siber jelang Pemilu 2024," ujarnya.
Comments
Post a Comment