PDIP Beri Catatan 2 Tahun Prabowo-Gibran, Soroti Lapangan Kerja hingga Karhutla
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan sejumlah catatan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai dua tahun memimpin Indonesia.
Hasto menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari pengangguran sarjana, penegakan hukum, korupsi, hingga penanganan bencana dan kebakaran hutan.
Menurut Hasto, pemerintah perlu melakukan otokritik dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan kritik masyarakat.
“Ya 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran harus juga melakukan otokritik terhadap pemenuhan janji-janji kampanyenya. Sekarang lihat misalnya banyak aspirasi terkait dengan persoalan yang belum selesai. Ada 1 juta sarjana yang menganggur, bagaimana desain ekonominya di dalam menyerap lapangan pekerjaan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).
Hasto pun menyoroti janji pemerintah dalam membangun supremasi hukum dan menjaga kepercayaan dunia usaha. Ia menilai, kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah perlu diperkuat karena ketidakpercayaan dapat berdampak pada stabilitas pasar modal.
Hasto juga memasukkan persoalan penanganan bencana, korupsi, dan kebakaran hutan ke dalam catatan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai, semangat reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi pekerjaan rumah.
“Nah, dan berbagai masalah termasuk bagaimana penanganan bencana, bagaimana persoalan korupsi, kebakaran hutan, dan kemudian apa yang dulu menjadi semangat reformasi, anti-KKN, kemudian korupsi, kolusi, nepotisme, ternyata hidup,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut perlu didengarkan oleh pemerintah, termasuk suara-suara kritis dari masyarakat.
“Dan kemudian apa yang dulu menjadi semangat reformasi, anti-KKN, kemudian korupsi, kolusi, nepotisme, ternyata hidup. Nah, seluruh masukan-masukan itu harus didengarkan oleh pemerintah karena pemerintah mendapatkan legitimasi dari rakyat, sehingga suara-suara yang kritis itu harus didengarkan,” ungkapnya.
Dalam evaluasinya, Hasto juga menyinggung persoalan legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut, polemik ijazah Gibran menjadi beban politik yang dihadapi Prabowo.
“Tapi PDI Perjuangan juga mencatat bahwa Presiden Prabowo memiliki suatu beban terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menemukan bagaimana saudara wakil presiden ternyata tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden saat itu melalui suatu proses intervensi kekuasaan. Sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA,” kata Hasto.
“Sehingga ini membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi melalui akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi yang mendesain Keputusan MK Nomor 90,” sambungnya.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga etika dan moral pejabat publik. Hasto mengatakan, seorang pejabat publik seharusnya memenuhi seluruh persyaratan pencalonan tanpa intervensi kekuasaan.
“Sehingga lengkaplah, ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan meskipun ayahnya saat itu adalah seorang presiden. Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” katanya.
Hasto juga menyebut PDIP menerima tembusan surat dari sejumlah guru besar terkait hal tersebut.
“Nah, kita juga melihat bagaimana suara-suara itu semakin kritis. Kemarin PDI Perjuangan menerima tembusan suara dari para guru besar yang menyatakan keprihatinannya terhadap pelanggaran etika hukum yang sangat serius dan kepantasan tentang seorang pemimpin. Ini juga didengarkan ya sebagai evaluasi suara yang paling kritis sekalipun di dalam menghadapi 2 tahun pemerintahan saat ini agar bisa melangkah dengan lebih baik dengan mengurangi beban-beban yang selama ini menjadi penghambat. Termasuk misalnya di dalam konsolidasi fiskal,” ungkapnya.
Belum lagi, kata Hasto, pengelolaan fiskal serta prioritas belanja negara. Ia menyinggung pengalaman pemerintahan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam melakukan konsolidasi fiskal, memperbaiki kondisi makroekonomi, mengelola utang, dan mengurangi defisit.
“Kemudian melakukan skala prioritas terhadap belanja negara, apalagi belanja yang ada kecenderungan terjadinya korupsi, itu harus dilakukan suatu evaluasi secara besar-besaran terhadap program MBG misalnya, terhadap program Koperasi Desa Merah Putih,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kritik masyarakat. Menurut dia, kritik tersebut dapat menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kritik-kritik yang diberikan dan ini sebagai masukan yang konstruktif untuk direspons oleh pemerintah,” ujarnya.
Hasto turut menanggapi spanduk besar yang dipasang Greenpeace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
“Demikian pula, apa susahnya menjawab spanduk yang dipasang di Bundaran HI? Itu kan menyampaikan suatu kegelisahan tentang persoalan kebakaran,” kata Hasto.
“Kemudian tentang persoalan hidup yang juga makin berat yang dirasakan rakyat, kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kan sebenarnya membuka ruang komunikasi politik bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan tanpa harus mengerahkan aparat negara sehingga menempatkan kritik ini kemudian sebagai suatu persoalan keamanan,” sambungnya.
Hasto juga menyinggung situasi demo di Prancis, terutama mengenai risiko meningkatnya ketidakpuasan masyarakat apabila suara rakyat dianggap diabaikan.
“Ini kita harus belajar dari apa yang terjadi di Prancis, ketika respons dari pemerintah itu dirasakan itu menyebabkan pengabaian terhadap suara rakyat, ini bisa menciptakan suatu gelombang ketidakpuasan,” katanya.
Ia menegaskan, PDIP berkepentingan agar pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan baik.
“Nah, PDI Perjuangan punya kepentingan agar pemerintahan ini betul-betul sehat, betul-betul mendengarkan dan menjawab aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya termasuk dalam penegakan supremasi hukum di dalam mengatasi berbagai bencana kebakaran yang terus berulang,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasto menilai persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak dapat dilepaskan dari tata kelola ruang dan penegakan hukum.
“Itu salah satunya akibat tidak ada politik tata ruang, tidak ada moratorium hutan, dan tidak ada supremasi hukum. Bahkan itu menjadi jalan pintas untuk mengubah kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan sawit. Ini yang harus dikoreksi,” pungkas Hasto.
Comments
Post a Comment